Baru dibentuk, Tim Hukum Ramah Ultimatum PLT Kades di Pangkep Tidak Berpihak

PANGKEPRAMAH.COM – Dipimpin oleh Andi Walinga sebagai Ketua Tim Hukum pasangan calon Rahman Assagaf-Muammar Muhayang (RAMAH), sebuah konferensi pers dilaksanakan dengan lancar di Flow Coffee and Butik, Aroeppala, Makassar, Minggu 4 Oktober 2020.

Tim Hukum RAMAH ini menyoroti soal penunjukan 27 pelaksana tugas (plt) Kepala Desa yang dilakukan oleh Bupati Pangkep, Syamsuddin Hamid. Pengangkatan ke 27 plt Kades ini dinilai oleh Tim Hukum Paslon Nomor 2 tersebut berpotensi disalahgunakan demi kepentingan Pilkada.

“Ada indikasi pengangkatan 27 pelaksana tugas kepala desa ini sarat kepentingan. Karena itu kami akan terus memantau termasuk mengkaji laporan warga yang masuk ke tim. Akan kami kaji untuk langkah hukum selanjutnya,”Tegas Andi Walinga yang juga merupakan mantan kuasa hukum Bupati Pangkep saat ini, Syamsuddin Hamid.

Andi Walinga menekankan bahwa ke 27 plt kepala desa oleh Bupati Pangkep ini harus terus diawasi oleh relawan RAMAH, bahkan masyarakat Pangkep pada umumnya. Pasalnya, belakangan sudah ada muncul laporan dari sejumlah warga bahwa ada oknum dari plt kades tersebut yang sedikit memaksa warga penerima bantuan beras miskin (Raskin) dan program keluarga harapan (PKH) untuk memilih paslon tertentu.

“Laporan ini akan kami kaji untuk langkah hukum selanjutnya. Karena ini bentuk-bentuk pelanggaran yang merusak tatanan demokrasi rakyat, memaksakan kehendak dengan mengintimudasi rakyat agar memilih calon tertentu supaya mendapat Raskin dan PKH. Padahal itu program pemerintah pusat yang harua dijalankan pemerintah di bawah tanpa ada intimidasi,” jelas Andi Walinga.

Maka dari itu, Anda Walinga bersama Tim Hukum RAMAH mengultimatum ke 27 plt kades yang dilantik oleh Bupati Pangkep, termasuk ASN, agar tidak berpihak kepada salah satu paslon tertentu, terlebih lagi sampai melakukan intimidasi.

Hal ini bukan tanpa dasar, mengingat di antara 4 paslon yang maju di Pilkada Pangkep, ada 2 paslon yang merupakan keluarga dekat dari Bupati Pangkep.

“Kami akan pantau terus pergerakan mereka. Laporan yang masuk ke tim jelas akan kami kaji dan akan persoalkan. “Karena itu, kami ingatkan dengan kewenangannya jangan sekali-sekali berpihak apalagi mengintimidasi rakyat dengan memanfaatkan bantuan yang memang hak rakyat untuk kepentingan salah satu paslon.” tutup Andi Walinga. (*idu)

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *