1. Infrastruktur

Ketersediaan sarana prasarana infrastruktur dasar yang belum memadai terutama di wilayah pegunungan dan kepulauan seperti fasilitas infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi, irigasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, drainase dan sanitasi serta pemukiman yang layak.

2. Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan yang tinggi pula.

3. Sosial

Peningkatan Sumber Daya Manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter, dan berbudaya adalah sebagai prasyarat penciptaan pembangunan sosial menuju masyarakat sejahtera.

4. Kesenjangan

Adanya kesenjangan pendapatan penduduk, kesenjangan pertumbuhan, serta kesenjangan pembangunan antar wilayah.

5. Imtaq

Kemampuan yang dicapai pada seluruh sektor pembangunan harus diimbangi dengan peningkatan keimanan, nilai keagamaan, dan pelestarian budaya untuk dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dunia dan akhirat.

6. Daya Saing

Rendahnya kuantitas, kualitas, dan daya saing produk pertanian, perikanan, industri kecil, menengah, maupun produk wisata.

7. Perencanaan

Belum terbangun keselarasan antara dokumen induk perencanaan Kabupaten dengan organisasi perangkat daerah dan pemerintahan desa, yang berdampak pada tidak efektifnya antara anggaran yang tersedia dengan benefit, impact, outcome, dan output yang ingin dicapai.

8. Pemerintahan

Rakyat tidak ditempatkan dalam posisi yang berdaulat yang dibuktikan dengan banyaknya persoalan persoalan kerakyatan yang masih berdinamika dan pemerintah terkesan absen dalam persoalan yang ada.

9. Tenaga Kerja

Terbatasnya kualitas SDM pencari kerja serta kurangnya semangat kewirausahaan pada penduduk usia kerja.

10. Lingkungan

Turunnya kualitas lingkungan akibat kurang optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

11. Adat Istiadat

Menurunnya pengamalan adat istiadat, budaya, dan agama di kalangan generasi muda.

12. Birokrasi

Rendahnya pelayanan aparat pemerintahan akibat belum efisien dan efektifnya manajemen pemerintahan serta belum terselenggaranya pemerintahan yang didukung birokrasi yang profesional yang berbasis kompetensi dan kinerja.